Sanksi Pelanggaran Etika 120 Periset Dipertanyakan, Ini Kata BRIN

Sugeng rawuh Erat di Portal Ini!

Erat, Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akhirnya memberikan informasi resmi mengenai sanksi pelanggaran etik massal bagi para penelitinya. Sanksi tersebut mulai berlaku berupa pengurangan dana hibah kinerja bagi 120 peneliti selama satu tahun terhitung sejak Januari lalu. Sanksi Pelanggaran Etika 120 Periset Dipertanyakan, Ini Kata BRIN

Sanksi tersebut juga menyasar kepala pusat penelitian. Selain pengurangan tunjangan kinerja, para pejabat struktural tersebut juga diturunkan jabatannya selama satu tahun.

Semua bermula dari terbitnya artikel ilmiah berjudul ‘Kronik Pengelolaan Hutan Indonesia: Perjalanan Panjang Menuju Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat’ oleh 123 peneliti dari empat pusat penelitian berbeda. Kebanyakan dari mereka adalah peneliti yang pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Makalah yang diakui penulis sebagai kontribusi terhadap institusi mereka sebelumnya – bukan sebagai prestasi di BRIN – diterbitkan di Jurnal LAND pada 16 Juni 2024. Berisi gambaran pengelolaan hutan Indonesia dari masa kolonial hingga pra- era kolonial, terhadap tantangan saat ini dan masa depan.

Beberapa penulis mempertanyakan alasan keputusan sanksi atas pelanggaran etika. Informasi yang mereka peroleh secara tidak langsung adalah banyaknya penulis yang bertanya. Namun, diyakini banyak penulis yang tidak tabu dalam melakukan penelitian.

Selain tidak memiliki alasan yang jelas, mereka juga bingung dengan tidak adilnya sanksi yang diberikan. Sebanyak tiga peneliti dari tiga pusat penelitian berbeda lolos dari pengurangan dana hibah kinerja. Huawei Menggila, Kini Kuasai Pasar Ponsel China

Keberatan beberapa penulis ‘A Chronicle’ terhadap sanksi pelanggaran etik yang dijatuhkan tertuang dalam artikel berita berjudul ‘Diragukan, Mengapa BRIN Sanksi 120 Peneliti Atas Pelanggaran Etik’ yang dimuat pada Jumat, 2 Februari 2024 hingga pukul 04.21 WIB. Hingga berita ini diturunkan, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko bungkam.

Informasi baru tersebut disampaikan melalui siaran pers tertanggal hari ini Senin 5 Februari 2024. Judulnya ‘BRIN Bela Kode Etik dan Pedoman Perilaku ASN di Lingkungannya’. Siaran pers konfirmasi penerapan sanksi pelanggaran etik mengutip Kepala Kantor Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN, Ratih Retno Wulandari.

Menurut Ratih, penjatuhan sanksi bermula dari aduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN pasca terbitnya artikel ‘A Chronicle’. Atas pengaduan tersebut, kata dia, rapat Dewan Etik dan Perilaku ASN digelar dengan memanggil para pihak untuk meminta klarifikasi.

Dan berdasarkan hasil sidang, telah dikeluarkan keputusan oleh petugas manajemen personalia BRIN mengenai adanya dugaan pelanggaran etik dan diteruskan kepada perwakilan pelaku, kata Ratih dalam siaran persnya.

Perwakilan penulis yang dimaksud adalah Hunggul Yudono Setio Hadi. Yang bersangkutan menolak memberikan informasi mengenai publikasi yang akan berakibat pada sanksi pelanggaran etik.

Ratih juga tidak menjelaskan lebih spesifik isi hasil sidang Dewan Etik dan Perilaku ASN, serta bagian mana yang membuat penulis menilai melanggar etika. Termasuk kenapa tidak menyampaikan pengaduan tersebut ke Dewan Etik Persatuan Peneliti Indonesia (PPI).

Ratih hanya mengacu pada Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan BRIN dimana penilaian kinerja pegawai dinilai dari dua aspek yaitu hasil kerja dan perilaku kerja.

Ia mengatakan, penilaian perilaku kerja didasarkan pada nilai-nilai moral dasar yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ia dinyatakan mempunyai akhlak yaitu berorientasi pada pelayanan, bertanggung jawab, cakap, harmonis, loyal, mudah beradaptasi, dan kooperatif.

“Jika terbukti nilai-nilai dilanggar, sudah selayaknya atasan segera menurunkan penilaian karena tidak sesuai harapan,” ujarnya.

Pilihan Redaksi: Data Prabowo di Debat Capres Salah Soal Jumlah Fakultas Kedokteran di Indonesia Saat Ini

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan membersihkan alat peraga kampanye sejak hari pertama masa tenang. Juga diproses untuk pembangkit listrik. Baca selengkapnya

Maklum, Tahun Baru Imlek selalu identik dengan hujan di pagi hari. Bagaimana pendapat BMKG dan BRIN? Baca selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta bersiap membersihkan puing-puing kampanye Pemilu 2024. Baca selengkapnya

Kedua bayi orangutan tersebut terpantau tumbuh dengan baik dan sehat. Baca selengkapnya Sanksi Pelanggaran Etika 120 Periset Dipertanyakan, Ini Kata BRIN

Hari ini BMKG memberikan peringatan dini cuaca untuk Jawa Tengah dan 26 provinsi lainnya. Baca selengkapnya

Peneliti BRIN memperkirakan curah hujan ekstrem dan banjir mungkin terjadi di sepanjang Pantura. Dipengaruhi oleh monsun Asia. Baca selengkapnya

Pola prakiraan curah hujan di Jakarta, Gresik (Jawa Timur), serta Pati dan Rembang (keduanya di Jawa Tengah) menunjukkan peningkatan ekstrem pada awal Februari. Baca selengkapnya

Terdapat 35 TPA yang akan dibakar sepanjang tahun 2023. Baca selengkapnya

10 perguruan tinggi penerima pendanaan RIIM terbanyak dihitung dari total proposal yang masuk ke BRIN sejak tahun lalu. Baca selengkapnya

Surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kecurangan Pemilu ini pertama kali diterbitkan di Indonesia. Baca selengkapnya